Solok, (InfoPublikSolok) - Dalam mengantisipasi ancaman isu negatif menjelang Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Isu-Isu Negatif di Kantor Bawaslu Kota Solok, Jum’at (27/09).

Rapat ini turut melibatkan pihak eksternal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Solok, Kejaksaan Negeri Kota Solok, dan Kepolisian Resor Solok Kota. Rapat dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin.

Rafiqul menjelaskan bahwa pembentukan pokja difungsikan sebagai upacaya pencegahan dalam mengatasi isu-isu negatif karena sudah memasuki masa kampanye.

“Pokja ini kita bentuk untuk mengutamakan pencegahan, karena sudah masuk dalam masa tahapan kampanye,” ujar Rafiqul Amin membuka kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Kota Solok Eka Rianto menjelaskan bahwa saat ini isu-isu negatif mulai merambah di media sosial.

“Isu-isu negatif kita lihat tidak saja beredar secara langsung, tetapi sudah masuk ke dalam media sosial. Dengan sudah banyaknya akun yang asli atau akun fake yang sudah beredar di media sosial dan memposting hal - hal yang mungkin saja berdampak terhadap masyarakat yang melihat atau membaca postingan dari akun yang menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar,” ujar Eka.

Sejalan dengan Eka, Benny Benjamin Purba selaku pihak Kejaksaan Negeri Kota Solok menegaskan bahwa dari kejari siap mendukung pokja dalam merespon isu-isu negatif.

“Kami dari Pimpinan Kejari siap untuk sigap, respon terhadap isu-isu negatif ini yang mungkin saja dapat mengganggu proses pemilihan tahun ini, di Kejari Solok kami juga membuka posko Pemilu," ujar Benny.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kesbangpol, Eni Suryani juga menyatakan bahwa isu-isu negatif ini riskan beredar di masyarakat.

“Beberapa isu negatif sempat berkembang di masyarakat kita, salah satunya terkait kotak kosong namun langsung meredam setelah keluar putusan MK," jelas Eni.

Dari Kepolisian Resor Solok Kota juga menilai bahwa isu-isu negatif harus diantisipasi dengan cepat agar tidak berkembang luas di masyarakat.

Mewaspadai ancaman isu negatif ini, Bawaslu Kota Solok akan melakukan tindakan preventif dengan bersinergi bersama instansi yang tergabung dalam Pokja Isu Negatif. Di samping itu, Bawaslu Kota Solok juga membentuk tim siber dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi.

Hal ini sejalan dengan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Bawaslu Kota Solok juga membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Bawaslu apabila menemukan isu-isu negatif yang beredar.