Solok, InfoPublikSolok - Pemerintah Kota Solok melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap I Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 11–12 Agustus 2026.

Monev ini dilakukan dengan menyisir langsung lokasi pembangunan guna mengawasi perkembangan fisik di lapangan, memastikan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan, serta menjamin seluruh proses berjalan tertib dan terukur.

Pada tahun anggaran 2026 ini, sebanyak 19 unit rumah yang bersumber dari APBD Kota Solok menjadi sasaran penerima bantuan rehabilitasi. Bantuan tersebut tersebar di sembilan kelurahan, meliputi Kelurahan KTK (1 unit), Tanjung Paku (1 unit), VI Suku (1 unit), Aro IV Korong (1 unit), Kampung Jawa (3 unit), Nan Balimo (3 unit), Tanah Garam (5 unit), Laing (1 unit), dan Simpang Rumbio (3 unit).

Pekerjaan fisik yang dimulai sejak 2 Agustus 2026 tersebut kini telah menunjukkan progres positif dengan capaian rata-rata keseluruhan sekitar 20 persen. Seluruh proses pengerjaan ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026, dengan agenda serah terima kunci paling lambat Desember 2026 agar rumah dapat segera dihuni oleh keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas PerkimLH Kota Solok, Hanif, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan berkala ini sebagai upaya pengendalian mutu sejak dini.

"Monitoring dan evaluasi ini tidak sekadar menghitung persentase progres fisik, tetapi memastikan pelaksanaan teknis di lapangan sesuai standar perencanaan dan regulasi yang berlaku. Apabila ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, tim dapat segera melakukan koreksi dan perbaikan mumpung proses pembangunan masih berjalan," tegas Hanif, Kamis (13/8).

Lebih lanjut, Hanif berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga komitmen agar pengerjaan berjalan lancar dan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas bangunan.

"Kami berharap program rehab RTLH ini selesai tepat waktu dengan kualitas fisik yang kokoh dan aman. Tujuan utama kita adalah memberikan hunian yang benar-benar layak, sehat, serta membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan," tutupnya.