Solok, InfoPublikSolok – Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring dan menetapkan isu strategis lingkungan hidup daerah sebagai bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Aula Khaidir Nuh, Kantor DLH Kota Solok, Rabu (21/5/2025).

FGD ini dibuka oleh Sekretaris DLH Kota Solok, Sisvamedi, dan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi Wahana Muda Indonesia, serta tenaga ahli dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Kota Solok.

Dalam sambutannya, Sisvamedi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses penyusunan DIKPLHD yang bertujuan untuk merumuskan isu-isu prioritas lingkungan hidup berdasarkan kondisi faktual di Kota Solok.

“Kita perlu menetapkan isu strategis yang benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan saat ini, agar dokumen yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi dasar perencanaan lingkungan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi seluruh peserta, termasuk dalam menyampaikan data dan pandangan kritis, sangat penting untuk menghasilkan dokumen yang representatif dan akurat.“Forum ini adalah ruang kolaborasi lintas sektor. Data dan masukan yang disampaikan akan menjadi dasar penetapan isu prioritas yang akan dituangkan dalam dokumen akhir,” tambah Sisvamedi.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Solok, Fajar Surya Kusuma, menjelaskan bahwa dari proses diskusi dan penjaringan, telah muncul sembilan isu utama yang mencakup: Pengelolaan sampah yang belum optimal, penurunan kualitas air dan kerusakan sungai, pencemaran limbah domestik dan kegiatan usaha, peningkatan sumber pencemaran udara, kemacetan lalu lintas yang kian meningkat, potensi genangan air dan banjir, penurunan luas tutupan lahan, tata kelola lingkungan hidup yang masih lemah, dan pengendalian limbah B3 yang belum maksimal.

Dari sembilan isu tersebut, tiga isu strategis diprioritaskan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen DIKPLHD 2024, yakni meningkatnya jumlah timbulan sampah, terbatasnya umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Solok yang diprediksi hanya bertahan hingga tahun 2025, penurunan kualitas air permukaan dan air tanah

“Proses penyusunan dokumen ini sudah mulai kita rampungkan. Isu-isu telah dikerucutkan, dan ke depan kita harapkan dapat melahirkan analisis yang mendalam sebagai dasar perencanaan dan kebijakan,” jelas Fajar.

Menutup paparannya, Fajar menyampaikan harapan agar proses penyusunan dokumen ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, terutama Wali Kota Solok, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah, khususnya dalam dukungan anggaran dan kebijakan.

“Tanpa dukungan penuh dari pimpinan daerah, sulit bagi kita untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis pengelolaan lingkungan secara maksimal,” ujarnya.

FGD ini menjadi bagian dari upaya Pemko Solok untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan menyusun DIKPLHD secara partisipatif dan berbasis data, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan ke depan akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan lingkungan di Kota Solok.