Solok, (InfoPublikSolok) - Melalui kurikulum ekstra kurikuler setiap jenjang pendidikan, program tahfiz dan tahsin menjadi program unggulan untuk membudidayakan cinta Al Qur’an, meningkatkan kualitas bacaan dan menghafal Al Qur’an serta membentuk karakter islami. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Irsyad, dalam acara Forum Perangkat Daerah dengan tema memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing, Selasa (18/3), di Akmal Room Bappeda.

Forum Perangkat Daerah ini dihadiri seluruh stakeholder terkait serta jajaran perangkat daerah yang terkait dengan tema, dengan pembicara Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Pariwisata.

Program tahfiz dan dan tahsin dilaksanakan untuk menjawab permasalahan masih adanya siswa SD dan SMP di Kota Solok yang belum lancar dan tidak bisa membaca Al Qur’an. 

Selanjutnya, Irsyad menyampaikan dalam jangka pendek dilakukan program pendampingan baca Al Qur’an yang dilakukan selama kegiatan pesantren ramadhan, dan untuk jangka panjang kedepannya seluruh siswa diwajibkan mengikuti ekstra kurikuler baca Al Qur’an yang penyelenggaraannya akan diserahkan pada masing-masing sekolah.

Dari segi digitalisasi pendidikan, lebih lanjut Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan Kota Solok sudah memiliki satu sekolah kandidat rujukan google yaitu SMP N 4 Kota Solok.

“Statusnya baru kandidat karena baru mempunyai chromebook 64 buah, sementara idealnya kita harus penuhi chromebook sebanyak 80% dari jumlah siswa. Secara keseluruhan Kota Solok sudah punya 251 chromebook, 17 google certified educator L2, 62 google certified educator L1 dan 3 master trainer,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Elvi Rosanti, menyampaikan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, Kota Solok akan meyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, dan terus melengkapi sarana dan prasarana kesehatan baik di puskesmas maupun RSUD Serambi Madinah.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Nurzal Gustim, membahas keterbatasan tempat bagi masyarakat untuk berolahraga, sehingga masyarakat menjadi malas bergerak. Hal ini nantinya akan menjadi beban bagi Dinas Kesehatan karena meningkatnya penyakit.

“Dalam lima tahun mendatang, Dinas Pemuda dan Olahraga akan mendorong penyediaan area publik sebagai tempat masyarakat berolahraga,” jelasnya.

Pada sesi berikutnya, Kepala Dinas Sosial, Herman, memaparkan tentang rencana pelaksanaan janji Wali Kota terpilih untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja rentan informal.

“Terkait hal ini, Dinas Sosial masih dalam tahap pemutakhiran data pekerja rentan informal. Ke depan juga direncanakan untuk membuat lumbung sosial dan kampung siaga bencana yang akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial”, paparnya.

Terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial akan mencanangkan program peningkatan perlindungan kepada PPKS terlantar melalui bantuan permakanan, sandang, dan alat bantu. Selain itu, juga disiapkan penyediaan shelter multi layanan (rumah penampungan bencana, rumah aman/perlindungan, istana lansia, rumah singgah), sebagai salah satu upaya untuk penanganan masalah psikologi sosial (psikososial) dalam masyarakat.

Masukan dan saran pada sesi diskusi diantaranya dari MKKS Kota Solok yang meminta agar pemerintah daerah lebih merangkul dan membantu anak yang putus sekolah dan beralih profesi menjadi badut. Selanjutnya, komunitas disabilitas mengharapkan agar para disabilitas diberi akses yang lebih luas untuk pekerjaan dan difasilitasi bantuan alat bantu kecacatan. Perwakilan Forum Anak mengharapkan pemerintah menyediakan youth centre untuk fasilitasi pengembangan kreativitas anak.

Pada bagian akhir, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Arjuna Anwar Nani, meyampaikan semua masukan dan saran nanti agar diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.

Forum ini ditutup dengan penandatangan Berita Acara Kesepakatan terkait prioritas hasil forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah agar diakomodir dalam Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.